Pemahaman tentang Pancasila, Masyarakat Adat, Media Sosial, Gotong Royong, dan Mahkamah Konstitusi
Soal-soal berikut menguji pemahaman Anda terkait beberapa aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari dasar negara Pancasila, hubungan pemerintah dengan masyarakat adat, peran media sosial, nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam gotong royong, hingga kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Soal 1: Alasan Pancasila Dipilih sebagai Dasar Negara
Alasan utama Pancasila diterima sebagai ideologi negara dalam situasi keberagaman ideologis tersebut karena Pancasila …
- menyatukan paham ideologi-ideologi yang berkembang di masyarakat
- berfungsi sebagai identitas nasional yang menghilangkan keberagaman
- menjadi dokumen resmi pertama yang ditulis dalam Pembukaan UUD 1945
- menyatukan perbedaan pandangan seluruh golongan masyarakat secara adil
- merupakan ideologi yang nilai-nilainya mudah diterapkan pada masa tersebut
Soal 2: Alasan Pentingnya Solusi dalam Kasus Masyarakat Adat
Berdasarkan ilustrasi, tentukan alasan pentingnya dilakukan solusi atas kasus tersebut! (Jawaban benar lebih dari satu)
Soal 3: Dampak Strategis Media Sosial terhadap Eksistensi NKRI
Berdasarkan ilustrasi, dampak strategis media sosial terhadap eksistensi NKRI yaitu …
- menguatkan stabilitas nasional dengan penyebaran informasi yang cepat dan merata ke seluruh wilayah
- mendorong kemandirian masyarakat daerah dalam menentukan kebijakan politik secara otonom
- meningkatkan risiko disintegrasi apabila informasi tersebut disalahgunakan oleh masyarakat
- menumbuhkan kesadaran politik masyarakat yang mampu mengurangi konflik antarwilayah
- menghasilkan kebijakan publik yang dapat menyerap seluruh keinginan dari masyarakat
Soal 4: Benar atau Salah Terkait Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika
| Pernyataan | Benar | Salah |
|---|---|---|
| Kegiatan gotong royong mencerminkan semangat persatuan dan keberagaman. | ||
| Perilaku dalam ilustrasi aktualisasi nyata dari nilai Bhinneka Tunggal Ika. | ||
| Kegiatan lintas suku tersebut mengontrol kepentingan masyarakat yang beragam. | ||
| Pasca amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 telah dibentuk Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. |
Soal 5: Benar atau Salah Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi
| Pernyataan | Benar | Salah |
|---|---|---|
| Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. | ||
| Mengawasi aktivitas organisasi lembaga partai politik. | ||
| Memutuskan sengketa kewenangan organisasi masyarakat. |
Jawaban dan Pembahasan
Soal 1
Jawaban: menyatukan paham ideologi-ideologi yang berkembang di masyarakat.
Pancasila diterima sebagai ideologi negara karena mampu menyatukan berbagai paham ideologi yang ada secara inklusif dan adil, sehingga menjaga persatuan dalam keberagaman.
Soal 2
Jawaban benar:
- Memudahkan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat adat
- Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dapat dipenuhi secara merata
- Menghindari konflik yang dapat merusak hubungan pemerintah dan masyarakat adat
Solusi yang diambil bertujuan untuk mempermudah pelayanan, menjaga hubungan baik, dan menghindari konflik, bukan untuk menunjukkan kewenangan atau kekuasaan penuh masyarakat adat.
Soal 3
Jawaban: meningkatkan risiko disintegrasi apabila informasi tersebut disalahgunakan oleh masyarakat.
Meskipun media sosial memiliki banyak manfaat, penyalahgunaan informasi dapat memicu disintegrasi, sehingga ini merupakan dampak strategis yang harus diwaspadai demi eksistensi NKRI.
Soal 4
| Kegiatan gotong royong mencerminkan semangat persatuan dan keberagaman. | Benar |
| Perilaku dalam ilustrasi aktualisasi nyata dari nilai Bhinneka Tunggal Ika. | Benar |
| Kegiatan lintas suku tersebut mengontrol kepentingan masyarakat yang beragam. | Salah |
| Pasca amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 telah dibentuk Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. | Benar |
Soal 5
| Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. | Benar |
| Mengawasi aktivitas organisasi lembaga partai politik. | Salah |
| Memutuskan sengketa kewenangan organisasi masyarakat. | Benar |